JURNAL PEMIKIRAN IDEAL

  OLEH :Syahmuhar O Gebze Tokoh Muda Muslim Papua wilayah adat Malind Anim Dan juga kader Ansor Merauke Melihat dinamika politik Papua yang komprehensif, bahwa : 1. Adanya kefokusan pemerintah pusat untuk mengusut Pendanaan Otsus yang selama ini bergulir di propinsi Papua. 2. Adanya evaluasi  UU Otsus Papua. 3. Adanya ruang dari Otsus hasil evaluasi untuk pemekaran sebuah propinsi Papua Selatan dalam waktu dekat. 4. Akhir masa jabatan gubernur sudah dekat. Sehingga hemat kami, pemerintah propinsi dalam hal ini gubernur perlu standby untuk pengurusan semua hal tersebut. Jika beliau sakit dan diobati di luar Papua,maka dampaknya pelayanan hal hal urgen terkait dgn persoalan yg sementara ini lagi di urus di Papua akan menjadi stagnan karna yg jelas wakil Gubernur sudah wafat dan juga sekda serta para asisten gubernur punya keterbatasan kewenangan untuk pengurusan hal hal yg prinsip dalam birokrasi pemerintahan di Papua,untuk itu logiganya; stagnanisasi dalam pelayanan publik yg terjadi, j

Oleh : SYAHMUHAR MZ O GEBZE,S.SOS.M.AP Terkait dengan penundaan keberangkatan haji di tahun 2021 ini, oleh kementerian agama, rakyat Indonesia dan terkhusus masyarakat Merauke harus melihat pada nilai nilai positif, sebagaimana alasan yang telah di kemukakan oleh kementerian agama Republik Indonesia, bahwa; terkait wabah Corona ini yang belum total selesai baik secara lokal Indonesia maupun secara dunia, sehingga keselamatan hidup umat yang menunaikan ibadah haji menjadi yang penting untuk di selamatkan, yaitu dengan penundaan keberangkatan haji tahun 2021 dengan waktu yang tidak terbatas sampai dengan adanya informasi resmi dari kementerian agama Republik Indonesia. Di harapkan masyarakat Indonesia dan masyarakat merauke khususnya, jangan terprovokasi dengan isu isu yang tidak pantas terkait dengan adanya penundaan keberangkatan haji ini. yang sengaja di goreng untuk mau menjatuhkan pemerintahan yang ada. Ibadah haji menjadi salah satu rukun di dalam Islam, dan secara hukum menjadi wa

Tentunya dalam sebuah birokrasi  Bupati dan wakil Bupati harus di dukung oleh orang orang yang mempunyai kualifikasi kemampuan untuk dapat mengkonsep dan mengeksekusi semua program untuk sebesar sebesarnya kesejahteraan masyarakat di dinas dinas pemerintahan daerah, sehingga rekuitmen kepala Dinas benar benar orang yang mempunyai kualifikasi yang siap secara konsep maupun kelihaian eksekusi program program dinas dinas untuk kesejahteraan masyarakat. Ada hal yang menarik dalam fenomena politik pemilihan langsung Bupati dan wakil Bupati, ada yang berpendapat bahwa terkadang Bupati dan wakil Bupati terpenjara dalam situasi penentu kepala kepala dinas maupun penentu proyek2 penunjukan sesuai OTSUS,itu semua karena adanya pertimbangan balas jasa terhadap Tim sukses kemenangan perjuangan dinamika pemilihan saat PILBUP.  Hal ini yang sebenarnya wajib di tepis apalagi dalam menentukan siapa dan dimana bisa menjabat kepala Dinas sesuai dengan kualifikasinya. Sehingga harapan kami, Bupati dan Wa