Realibilitas Pilkada serentak 2020. (seberapa yakin Pilkada 9 Desember 2020 dapat dilaksanakan ?... )

Realibilitas Pilkada serentak 2020.
(seberapa yakin Pilkada 9 Desember 2020 dapat dilaksanakan ?... )
DPR pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020, 
apa alasan dibalik keputusan itu ?... 

bagaimana realitas pelaksanaan Pilkada serentak 2020?...
Ikuti diskusi online menarik ini !... 
Merauke berkabar Jumat 17 April 2020, Dalam acara bincang-bincang demokrasi dan literasi politik yang dilaksanakan oleh sindikasi pemilu demokrasi, dan menghadirkan tiga pembicara sebagaimana pada pamflet giat yang dimaksud. 
Bagi masyarakat yang mau berpartisipasi untuk ikuti bincang-bincang tersebut dapat mengakses di aplikasi zoom sebagaimana info pada pamflet giat yang dimaksud,jika disesuaikan dengan waktu Indonesia timur pelaksanaan bincang-bincang tersebut akan dilaksanakan hari ini,Jumat 17 April 2020, jam 15 30 hingga 18 Waktu Indonesia Timur, bagi yang agak susah masuk dalam zoom aplikasi dalam bincang-bincang ini bisa berkoordinasi langsung pada nomor kontak atau nomor HP person yang tertera pada famplet giat yang dimaksud.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KONSEKUENSI PENATAAN DEMOKRASI DI INDONESIA; JAWABAN ATAS GUGATAN UU NO.10/2016 Psl. 201 Ayat.(7)(8) DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Gambar
Oleh :  Syahmuhar M.Z.O.Gebze, S. Soss, M.AP. (Komisioner KPU Kabupaten Merauke) Kabarnya gugatan (Kaltara Aktual.com: 5/01/2022) atas UU. RI. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota, khususnya pada pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi : Ayat (7) Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan Pada bulan November 2024. Selanjutnya akan di digugat untuk di uji materil di Mahkamah Konstitusi RI, dan sudah masuk dalam daftar perkara No.67/PUU/XIX/2021 dan teragendakan, akan disidangkan pada Pukul 13.30 WIB, hari senin tanggal 10 Januari 2022. Yang didalam terdapat alasan alasan gugatan untuk di uji ma
Baca selengkapnya

Lebih dekat Mengenal Sosok Rektor UNMUS DR.Beatus Tambaip.

Gambar
Oleh:  Rosina Kebubun S.IP. M.AP  Siapa yang tidak kenal  dengan Bapak Beta (Beatus Tambaip) beliau adalah sosok Pendidik  yang berkarya memajukan sumberdaya Papua. Dr.Drs Beatus Tambaip,MA adalah salah satu tokoh pendidik yang telah puluhan tahun mendedikasikan diri untuk pembangunan sumber daya manusia di Tanah papua.  Lahir  dari keluarga sederhana  ayahnya   Xaverius  Tambaib (alm)  seorang pegawai biasa   di DPU dan ibunya  Rosa Kinkorop hanyalah seorang  ibu rumah Tangga.  Sebagai seorang pegawai yang biasa ayahnya mempunyai mimpi bahwa kelak anak-anaknya harus menjadi  orang yang hebat  lebih baik  dari ayahnya,  maka pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah masa depan. Keyakinan dan nilai inilah yang ditanamkan orang tua untuk anak-anaknya bahwa harus sekolah,sekolah itu penting.  Beatus Tambaip meyelesaikan Jenjang pendidikan SD pada SD YPPK Fatima Kelapa 5 ,SMP pada SMP St Mikael ,dan SMA  Yoanees  23  Merauke. Setelah menyelesaikan SMA beliau melanjutkan pendidikan
Baca selengkapnya

Langkah Menuju Pembentukan Propinsi Papua Selatan

Gambar
Oleh : SYAHMUHAR M.ZEIN O, GEBZE, S.SOS. M.AP (Tokoh Muslim Papua Wil.Adat Ha Anim) Perjuangan untuk membentuk Propinsi Papua selatan, kurang lebih sudah berjalan dari tahun 2003-2004, diawali dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten Merauke menjadi kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, disaat kepemimpinan Bupati Jhon Gluba Gebze saat itu. Dan perangkat lainpun juga sudah di buat untuk memenuhi syarat adminstrasi maupun substansi dengan telah dibuat Tim pemekaran Propinsi Papua Selatan saat itu. Namun mengalami jalan buntu karena Belum ada komunikasi yang baik dari Propinsi Papua saat itu sebagai Propinsi Induk untuk suatu pemekaran dan aturan perundang undangan saat itu belum punya kekuatan yang kuat sehingga tidak ada ruang terbentuk Propinsi Papua Selatan saat itu. Tetapi perjuangan itu tetap ada di Sanubari regenarasi kepemimpinan selanjutnya yaitu pemerintahan di wilayah Papua Selatan, baik di Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, kabupaten Mappi dan kabupate
Baca selengkapnya